Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan Oleh Kementrian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pangkalpinang,viralperistiwa.com-Diadakannya acara pengarahan para menteri terkait teknis perumahan pedesaan oleh Kementrian Perumahan dan Kawasan Pemukiman via zoom yang diikuti oleh Plt. Asisten perekonomian dan pembangunan di kantor Walikota Kota Pangkalpinang pada Selasa (29/4/25).
Kegiatan ini dibuka dengan sambutan oleh Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd selaku Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan dan mensosialisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang merupakan salah satu misi asta cita Presiden dan wakil presiden RI. Dengan total 2.654 peserta secara daring dan luring.
Dilanjutkan oleh H. Fahri Hamzah, SE sebagai wakil menteri perumahan dan kawasan permukiman. Memberikan arahan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam mewujudkan program tiga juta rumah. Ini adalah bentuk inisiatif Presiden RI dalam konsisten dan memperbaiki kebijakan program perumahan bagi masyarakat Indonesia di era baru. 3 poin penting yang di sampaikan beliau adalah skala permasalahan yang di hadapi, bagaimana cara pemerintah menyelesaikannya, dan apa tugas serta peran masing-masing dalam penyelesaian masalah.
Jika sebelumnya dalam membangun perumahan menggunakan dana corporate social responsibility maka sekarang akan gotong royong sesuai kebijakan. Karena konsep perumahan yang ambiguitas, bisa dianggap public goods atau private goods yang menyangkut dengan sikap negara dan sikap publik.
Melalui pidatonya, Fahri menyampaikan tentang perkataan Presiden RI tentang semua yang bekerja haruslah dengan data yang sama seperti salah satunya data statistik. Dengan data perkembangan terkini kemiskinan di Indonesia. Perkembangan backlog perumahan data BPS Tahun 2023 dengan 3 utama yaitu urbanisasi yang pesat meningkatkan permintaan hunian layak dan terjangkau, kesenjangan akses terhadap pembiayaan perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), dan backlog perumahan tinggi.
Dengan potensi lahan untuk pembangunan perumahan terdiri dari aset bank tanah, tanah terindikasi terlantar, dan tanah kas desa. Harapan dari program 3 juta rumah ini adalah memberikan hunian yang layak dan menyesuaikan dengan penghasilan masyarakat yang menjadi target sasaran.
