Kanwil Ditjenim DIY Ikuti Rapat Pembahasan Hasil Desk Evaluasi Secara Virtual
Ditjen Imigrasi DIY,viralperistiwa.com-Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DIY mengikuti rapat pembahasan hasil desk evaluasi yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 21 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Bapak Muhammad Akmal, Ketua Tim Pengelola Perencanaan dan Keuangan, Ibu Rini Hartati Pudji, dan Ketua Tim Dokumen Perjalanan, Bapak Andri Yusuf serta jajaran Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DIY.
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini dipimpin oleh Bapak Dr. Iwan Santoso S.H., M.Si., CGCAE. selaku Inspektur Wilayah I pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah evaluasi dokumen yang diunggah ke aplikasi ERB tahun 2024, selanjutnya koordinasi dengan tim verifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan kelengkapan dan validitas data sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
Selain itu, dalam upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas survei kepuasan layanan, pengisian survei responden akan dibuka kembali oleh Pusat Strategi Kebijakan. Setiap satuan kerja diwajibkan untuk memastikan minimal 30 responden setiap bulan, dengan syarat bahwa mereka adalah penerima layanan pada bulan tersebut. Satuan kerja yang telah lolos seleksi administratif harus melengkapi dokumen penting sesuai format SE No. 4 Tahun 2025, yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Laporan Survei Mandiri SPAK dan SPKP, Laporan Kinerja Evaluasi (LKE) Final.
Untuk memastikan transparansi publik, ditekankan mengenai pentingnya manajemen isu dan media, termasuk pencegahan berita negatif serta responsif terhadap aduan masyarakat. Klarifikasi terhadap isu yang berkembang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur, serta unit kerja diminta aktif memantau berbagai kanal komunikasi publik seperti Google Review dan WhatsApp resmi.
Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berharap dapat membangun sistem birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan responsif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
