Subekti mewakili Pj Wali Kota Dalam Sosialisasi yang diadakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
Pangkalpinang,Viralperistiwa.com-kejarberitanews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi Perubahan Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/6).
Akhmad Subekti, yang hadir mewakili Pj Wali Kota, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun dan mengukur kebijakan yang lebih berkualitas berdasarkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dikembangkan oleh LAN RI.
“Indeks Kualitas Kebijakan yang dikembangkan oleh LAN RI ini menjadi alat ukur tahunan untuk menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat,” ujar Subekti.
Ia menambahkan, “Setiap tahun, pemerintah daerah, kota, provinsi, hingga kementerian terus berlomba-lomba menyusun kebijakan yang bukan hanya relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga berbasis bukti dan telah teruji.”
Dalam kegiatan sosialisasi ini Ibu Evy Trisulo Dianasari, SH., MH., selaku perwakilan dari LAN RI, menyampaikan materi sosialisasi yang membahas pentingnya peningkatan kualitas kebijakan di tingkat pusat maupun daerah serta menyampaikan tata cara mendaftarkan kegiatan dan dimensi pertimbangan dalam membuat kebijakan.
Evy menyampaikan “Dalam proses pembuatan profil kebijakan, sejumlah indikator turut diperhatikan, seperti sektor kebijakan, dasar hukum kebijakan, nama program atau kegiatan, serta tahun berlakunya kegiatan,”
“Keterlibatan Jabatan Fungsional (JF) Analis Kebijakan*juga menjadi bagian penting yang harus dibuktikan melalui surat penugasan resmi.” tambahnya.
Pengukuran IKK ini didasarkan pada empat dimensi utama, yakni: Perencanaan Kebijakan dengan capaian 20 persen, Implementasi Kebijakan 25 persen, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan 30 persen, dan Transparansi dan Partisipasi Publik sebesar 15 persen.
Melalui kegiatan ini, LAN RI berharap seluruh instansi pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas kebijakan publik secara menyeluruh, dengan pendekatan yang akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.
