Paslon No 2 Molen–Zeki, Ambisius dan Bayangan Politik Uang di Pilkada Ulang Pangkalpinang
Opini | Penulis: Dhimas Rivaldi
Pangkalpinang, viralperistiwa.com – Menjelang H-1 Pilkada ulang Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang bahkan H-jam pemilihan sorotan publik kembali mengarah pada pasangan nomor urut 2, Molen–Zeki. Dinamika di lapangan dan derasnya percakapan di media sosial memperlihatkan tanda-tanda yang tidak sehat dalam proses demokrasi lokal.
Pasangan ini dinilai tidak transparan, terkesan bermain curang, serta menampilkan ambisi berlebihan yang justru memberi contoh kurang baik bagi masyarakat. Alih-alih menciptakan iklim politik yang bersih, isu praktik money politik justru makin kuat melekat di benak publik.
salah satu tim sukses berinisial Y, warga Ampui Kecamatan Pangkal Balam, dikabarkan tertangkap basah. Dalam berita terbaru Dari tangannya, ditemukan barang bukti berupa amplop berisi uang sekitar Rp4,8 juta yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Fakta ini memperkuat dugaan praktik kotor yang dijalankan untuk mengamankan kemenangan.
Langkah seperti ini bukan hanya mencederai demokrasi, melainkan juga memberi contoh buruk bagi masyarakat. Publik pun mulai mempertanyakan, jika untuk meraih kursi kekuasaan saja harus dengan uang, apa yang akan diambil kembali setelah mereka berkuasa nanti?
Logika sederhana masyarakat tentu bertanya: jika apa yang mereka keluarkan saat ini begitu besar untuk mendapatkan jabatan, maka apa yang akan mereka ambil ketika berkuasa nanti? Pertanyaan ini menjadi keresahan nyata di tengah warga Pangkalpinang yang kian kritis.
Pilkada ulang sejatinya adalah kesempatan emas untuk memperbaiki proses demokrasi yang sehat, jujur, dan adil. Namun, jika praktik curang dan politik transaksional masih terus dijalankan, maka itu hanya akan menjerumuskan kota ini ke dalam lingkaran kepentingan sempit segelintir elit.
Masyarakat Pangkalpinang harus lebih pintar dan cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan sampai suara rakyat dibeli dengan janji kosong atau amplop sesaat. Karena harga yang harus dibayar jauh lebih mahal: lima tahun kepemimpinan yang rapuh, penuh kepentingan, dan jauh dari kesejahteraan bersama.
Kini, publik menanti apakah warga Pangkalpinang mampu mengubah momentum Pilkada ulang ini menjadi pembuktian bahwa demokrasi bukan sekadar ajang transaksi, tetapi ruang untuk memilih pemimpin yang benar-benar layak, jujur, dan berpihak pada rakyat.
