PT Prayasa Mina Tirta Diduga Dzolimi Karyawan, Gaji Terlambat dan BPJS Tak Jelas
Bangka Belitung, viralperistiwa.com – Polemik di perusahaan tambak udang PT Prayasa Mina Tirta semakin memanas. Para karyawan mengeluhkan perlakuan tidak adil dari pihak manajemen, mulai dari keterlambatan pembayaran gaji hingga persoalan potongan BPJS yang tak pernah jelas.
Menurut kesaksian sejumlah pekerja, gaji mereka kerap dibayarkan tidak sesuai ketentuan. Bahkan, pernah terjadi pembayaran gaji yang telat hingga dua bulan penuh, namun hanya dibayarkan satu bulan.
“Kami sudah bekerja keras, tapi gaji dibayar terlambat. Pernah sampai dua bulan penuh tidak dibayar, dan ketika cair hanya satu bulan saja. Ini jelas merugikan kami,” ujar salah seorang karyawan.
Selain itu, muncul persoalan serius mengenai potongan gaji untuk iuran BPJS. Pekerja menyebut setiap bulan gaji mereka dipotong dengan alasan untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, namun hingga kini tidak ada bukti kepesertaan yang sah. Akibatnya, saat sakit, karyawan tetap harus menggunakan biaya pribadi untuk berobat.
“Gaji kami dipotong untuk BPJS, tapi tidak pernah ada bukti. Ketika kami berobat, tetap harus bayar sendiri. Kalau seperti ini, berarti potongan itu ke mana?” ungkap pekerja lainnya dengan nada kesal.
Ironisnya, manajemen PT Prayasa Mina Tirta disebut tidak pernah hadir langsung untuk menemui dan berdialog dengan karyawan.
Absennya komunikasi ini menambah kekecewaan para pekerja yang merasa diabaikan.
Pemerhati ketenagakerjaan menilai, permasalahan ini sudah menyentuh ranah pelanggaran hak normatif pekerja.
“Gaji adalah hak dasar yang wajib dipenuhi. Apalagi jika ada potongan BPJS tanpa realisasi, ini bisa masuk ranah hukum. Pemerintah daerah, khususnya Disnaker, harus segera turun tangan,” ujar salah seorang aktivis buruh di Pangkalpinang.
Tuntutan pekerja kini tidak hanya sebatas penyelesaian internal. Mereka meminta agar kasus ini segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) serta pihak berwajib. Bahkan, desakan muncul agar Gubernur Bangka Belitung turun tangan secara langsung untuk memastikan hak-hak karyawan benar-benar dipenuhi.
“Kalau dibiarkan, akan terus terjadi ketidakadilan. Kami berharap pemerintah dan aparat benar-benar peduli,” tambah salah seorang karyawan.
Kasus ini diprediksi akan terus menuai polemik bila tidak segera ada penyelesaian. Di tengah kontribusi sektor tambak udang terhadap perekonomian Bangka Belitung, praktik yang diduga merugikan karyawan justru menjadi catatan buruk yang harus segera diperbaiki.
