Inflasi Terkendali 1,32%, Pemkot Pangkalpinang Paparkan Dukungan PJPK dan Program Perumahan
Pangkalpinang, viralperistiwa.com – Pada 16 September 2025, Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti rapat koordinasi secara Zoom Meeting dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang dilanjutkan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program 3 juta rumah serta pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, menyampaikan bahwa kegiatan diawali dengan pemaparan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Dr. H. Wihaji, yang menjelaskan pentingnya pembangunan peta jalan kependudukan.
“Pak Menteri menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami bonus demografi, dari 286 juta penduduk terdapat 192 juta penduduk usia produktif. Momentum ini harus dimanfaatkan melalui penyusunan Peta Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (PJPK) oleh pemerintah kabupaten/kota,” ujar Juhaini.
Dalam penyusunan PJPK, terdapat enam sasaran utama yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Keenam sasaran tersebut yakni:
1. Wajib belajar 12 tahun bagi seluruh penduduk.
2. Kepemilikan keterampilan profesi oleh masyarakat.
3. Penciptaan lapangan kerja (job creator) dan penyerapan tenaga kerja (job seeker).
4. Tersedianya investasi lapangan kerja yang mencukupi.
5. Kontribusi masyarakat terhadap pajak penghasilan.
6. Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, termasuk jaminan kesehatan dan DHT secara universal.
“Enam sasaran ini akan dijabarkan ke dalam 30 indikator, dan apabila berhasil dilaksanakan, daerah akan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID),” jelas Juhaini.
Selain itu, pemerintah kota juga menegaskan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah. Melalui koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemkot Pangkalpinang memberikan kemudahan berupa pembebasan BPHTB serta retribusi perizinan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Terkait pengendalian inflasi daerah, Juhaini menyampaikan bahwa kondisi di Kota Pangkalpinang masih terkendali.
“Alhamdulillah, inflasi daerah Pangkalpinang berada di angka 1,32% year on year dengan indeks harga konsumen 105,88%. Secara month to month, bahkan terkontraksi 0,49%. Artinya, angka ini masih di bawah target nasional dan sesuai dengan harapan,” tambahnya.
Rapat koordinasi virtual ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan pembangunan kependudukan dan perumahan berjalan sesuai target nasional.
Penulis: Dhimas
