Fun Run Berujung Kontroversi: Sponsorship Nuklir di Tengah Penolakan Publik Bangka Belitung
Bangka Tengah, viralperistiwa.com – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menjadi sumber kegelisahan masyarakat.
Kekhawatiran akan keselamatan, dampak lingkungan, hingga kurangnya penjelasan resmi dari pemerintah membuat warga menolak keras wacana PLTN, yang dinilai belum memiliki landasan komunikasi publik yang kuat.(25/12/2025)
Di tengah penolakan itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah justru dinilai lebih aktif mendorong agenda sponsorship dan kegiatan seremonial, ketimbang memberikan ruang dialog terbuka untuk menjawab kesimpangsiuran informasi yang beredar.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: prioritas pemerintah daerah berada pada kepentingan publik, atau pencitraan program yang tidak disentuh transparansi?
Ajang lari 5K yang selama ini digadang-gadang Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, sebagai langkah mendorong sport tourism sekaligus mempererat kebersamaan warga, kini justru memicu sorotan tajam.
Alih-alih hanya menampilkan semangat olahraga, identitas PT Thorcon Power Indonesia tampak jelas melekat pada atribut peserta dan ornamen kegiatan, mulai dari kaus hingga perlengkapan visual acara.
Keterlibatan Thorcon sebagai pendukung acara mengundang dugaan bahwa agenda ini bukan sekadar promosi hidup sehat, melainkan juga upaya membiasakan publik pada keberadaan perusahaan yang terlibat dalam rencana PLTN.
Sebagian warga menilai, acara yang tampak meriah ini bisa saja menjadi panggung halus untuk menormalisasi isu nuklir di tengah masyarakat, sementara penjelasan resmi terkait PLTN masih gelap dan menggantung.
Gelaran Bateng Fun Run 5K 2025 di Alun-Alun Kota Koba akhirnya menjelma menjadi panggung opini publik — menghubungkan dunia olahraga dengan isu energi nuklir yang belum diterima warga.
Di balik tawa peserta dan rekaman kamera, aroma kontroversi sulit disembunyikan. Warga Bangka Belitung menyatakan sikap tegas: PLTN belum jelas, dampak belum dijabarkan, proses belum transparan — maka penolakan adalah pilihan yang logis.
Masyarakat menyoroti minimnya penjelasan pemerintah terkait keamanan radiasi, pengelolaan limbah nuklir, kesiapan mitigasi bencana, hingga urgensi proyek tersebut bagi perekonomian lokal.
Ketika pertanyaan mendasar tidak terjawab, ketidakpercayaan pun tumbuh dengan sendirinya.
Dhimas Rivaldi Pratama — Kepala Perwakilan (Kaperwil) Media Nasional Viral Peristiwa — menilai pemerintah daerah kurang serius membuka jalur komunikasi terbuka dengan masyarakat, padahal isu PLTN menyangkut keselamatan lintas generasi.
“Masyarakat Bangka Belitung berhak mempertanyakan PLTN. Penolakan mereka bukan emosional, tetapi rasional — karena pemerintah daerah belum memberikan penjelasan yang jujur dan lengkap.”
Dhimas menegaskan bahwa agenda olahraga dengan bendera sponsorship Thorcon justru memperburuk citra keterbukaan pemerintah, ketika jalur komunikasi soal PLTN justru dibiarkan kabur “Akan sangat keliru bila kegiatan publik dipakai sebagai selimut pencitraan, sementara inti permasalahan — yaitu PLTN — masih gelap.Warga tidak menolak pembangunan, mereka menolak ketidakjelasan.”
Rencana PLTN berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang menegaskan kewajiban pengawasan, perizinan, serta keselamatan publik dalam setiap tahap fasilitas nuklir.
Di sisi pengawasan, BAPETEN memegang peran utama memastikan keamanan dan kelayakan fasilitas sebelum masyarakat terpapar risiko.
Namun hingga kini, publik menilai belum ada forum terbuka yang menjelaskan:
• urgensi PLTN bagi Bangka Belitung
• kesiapan mitigasi bencana dan lingkungan
• riset dampak sosial dan ekonomi
• batas keterlibatan pemerintah daerah dalam promosi dan sponsorship terkait pihak yang terhubung dengan PLTN
Pertanyaan yang Masih Menggantung
1. Mengapa pemerintah daerah tampak lebih menonjolkan sponsorship daripada dialog PLTN?
2. Apakah ajang olahraga menjadi pintu masuk agenda komunikasi terselubung?
3. Di mana posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan energi jangka panjang?
Selama isu PLTN di Bangka Belitung terus berjalan tanpa penjelasan resmi yang menyeluruh, kritik warga dan media akan tetap mengalir.
Keterbukaan bukan sekadar etiket pemerintahan, tetapi hak publik dan kewajiban negara.
“Selama pemerintah belum menjawab pertanyaan publik dengan jernih,maka tugas kami adalah terus meminta — dan memastikan suara warga tidak tenggelam.”— Dhimas Rivaldi Pratama, Kaperwil Media Nasional Viral Peristiwa.
