Aliansi Penambang Rakyat Babel Desak DPRD dan PT Timah Berpihak pada Rakyat Kecil
Pangkalpinang, viralperistiwa.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Penambang Rakyat Peduli Tambang mendatangi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (10/9). Mereka datang dengan penuh semangat perjuangan, mendesak legislatif dan eksekutif agar berpihak pada rakyat kecil yang selama ini hidup dari tambang rakyat.
Orasi Keras dan Sorotan Terhadap DPRD
Koordinator aksi, Muhammad Rosidi, menyampaikan orasi penuh semangat. Ia menyoroti dugaan adanya anggota DPRD yang justru bermain proyek, sementara rakyat kecil justru dipenjara hanya karena menambang untuk kebutuhan hidup.
“Kami tahu ada dewan yang main proyek, bahkan punya tim khusus. Tapi rakyat yang mencari makan malah ditangkap dan dipenjara. Di mana keadilan? DPRD harus berpihak ke rakyat, bukan ke kepentingan segelintir orang,” tegas Rosidi.
Ia juga menekankan pentingnya legalisasi WPR agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kriminalisasi.
Dalam aksi itu, Kordinator aksi Rosidi menyampaikan delapan poin tuntutan utama yang mereka nilai sudah sangat mendesak:
1. Mendesak eksekutif, legislatif, serta Dirut PT Timah Tbk berpihak kepada masyarakat.
2. Mendesak aparat penegak hukum (APH) menangkap oknum-oknum yang melarang kegiatan penambangan yang sudah memiliki izin resmi dan legal.
3. Menghentikan razia represif terhadap penambangan rakyat yang beroperasi di kawasan legal.
4. Mendesak Ketua DPRD Babel untuk memberikan dukungan penuh terhadap penambangan rakyat yang sudah resmi dan memiliki kekuatan hukum.
5. Mendesak DPRD mengeluarkan ultimatum dan tujuh rekomendasi nyata untuk berpihak kepada masyarakat Babel.
6. Berharap Dirut PT Timah Tbk berkomitmen memberantas praktik korupsi yang terjadi di internal perusahaan.
7. Mendesak Satgas PT Timah agar tidak bersikap menakut-nakuti rakyat ketika melakukan penertiban.
8. Mendesak percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan rekomendasi untuk tiga wilayah resmi, yakni Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Belitung Timur, serta memperjelas legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat memiliki kepastian hukum.
Danil Wahyudi, warga Batu Beriga, memberikan pernyataan tegas mewakili masyarakat daerahnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan jaminan agar rakyat tidak diberhentikan oleh kelompok-kelompok yang tidak berwenang.
“Kami minta jaminan dari pemerintah. Jangan ada lagi rakyat yang diberhentikan oleh kelompok yang tidak punya wewenang, apalagi yang hanya berdomisili di Batu Beruga. Itu tanah kami, tempat kami mencari makan, dan sudah jelas masuk kawasan resmi IUP PT Timah,” ungkap Danil.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap aksi-aksi provokasi di Desa Beruga.
Menurutnya, kawasan tersebut sah secara hukum sebagai wilayah IUP PT Timah, sehingga masyarakat seharusnya mendapat perlindungan.
“Provokasi di Desa batu beriga harus dihentikan. Aparat jangan diam. Itu wilayah resmi IUP PT Timah, dan rakyat yang bekerja di sana jangan lagi ditakut-takuti. Negara harus hadir melindungi,” tambahnya.
Respons Ketua DPRD Babel
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyatakan pihaknya akan menyalurkan semua aspirasi dan tuntutan masyarakat.
“Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami sampaikan secara resmi, termasuk kepada Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan akan kami teruskan ke pihak-pihak terkait. Tuntutan masyarakat ini bukan hanya didengar, tapi akan kami kawal sesuai prosedur,” ujar Didit di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan DPRD siap berdiri di tengah rakyat sebagai lembaga representasi, memastikan semua tuntutan masuk dalam agenda pembahasan resmi dan dibicarakan bersama eksekutif serta pihak PT Timah Tbk.
Harapan untuk PT Timah Tbk
Selain itu, massa juga mendesak Dirut PT Timah Tbk agar melibatkan masyarakat pro tambang dalam kegiatan di lapangan, bukan hanya menertibkan rakyat.
Mereka menuntut keberanian PT Timah dalam memberantas mafia tambang dan korupsi internal.
“Kalau benar PT Timah milik negara, maka harus hadir untuk rakyat, bukan malah menindasnya. Jangan berani hanya ke rakyat, tapi takut ke mafia besar,” tambah Rosidi.
Penulis: Dhimas
