Dorong Digitalisasi Keuangan, BAKUDA Babel Sosialisasikan KKPD Bersama BNI
Babel, viralperistiwa.com – Upaya modernisasi sistem keuangan daerah terus diperkuat Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui kegiatan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang menghadirkan perwakilan Bank Negara Indonesia (BNI).
Kegiatan tersebut diikuti para pejabat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sesi pemaparan dan tanya jawab, peserta tampak antusias mendalami tata cara penggunaan hingga manfaat KKPD dalam mendukung sistem pembayaran non-tunai di instansi pemerintah.
Kepala BAKUDA Babel, Yunan Helmi, menuturkan bahwa penerapan KKPD merupakan bagian dari strategi pembenahan tata kelola keuangan agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ia menyebut, penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dapat mempercepat proses transaksi sekaligus meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan.
Menurut Yunan, kebijakan ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang penerapan sistem pembayaran non-tunai di pemerintah daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, pihak BNI memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pengajuan, batasan penggunaan, hingga sistem monitoring transaksi KKPD. Penjabaran tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif agar pelaksanaan di setiap perangkat daerah berjalan sesuai ketentuan.
Yunan menambahkan, implementasi KKPD turut mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup pemerintah provinsi. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi keuangan diharapkan menjadi lebih tertib, efektif, dan mudah diawasi.
Ke depan, BAKUDA Babel berkomitmen terus mempererat kolaborasi dengan sektor perbankan guna menghadirkan inovasi yang mampu memperkuat akuntabilitas serta efisiensi pengelolaan anggaran daerah.
Melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memahami sekaligus mengoptimalkan penggunaan KKPD sebagai bagian dari reformasi birokrasi keuangan, demi terwujudnya tata kelola yang transparan dan profesional di Bangka Belitung.
Penulis: Dhea
