Sorotan Pelayanan Dinas Sosial Pangkalpinang, Jurnalis Resmi Tak Diberi Ruang Wawancara

Pangkalpinang, viralperistiwa.com — Pelayanan di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang kembali menjadi sorotan setelah sejumlah jurnalis mengaku tidak mendapatkan ruang wawancara saat hendak meliput program kerja. Padahal, kedatangan mereka dilakukan secara resmi dengan identitas lengkap serta tujuan yang jelas untuk mengangkat sisi positif instansi.

Para jurnalis datang dengan mengenakan KTA atau ID card yang digantung di leher sebagai bukti profesionalitas. Mereka juga memperkenalkan diri sebagai media yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, serta menyampaikan maksud untuk melakukan wawancara terkait program kerja dan bantuan sosial.

“Izin mba sebelumnya perkenalkan, saya jurnalis dari media yang bekerja sama dengan Diskominfo. Kami memang ditugaskan meliput OPD di Kota Pangkalpinang. Apakah ada kepala dinas atau pihak terkait yang bisa diwawancarai?” ujar jurnalis di meja pelayanan dengan bahasa yang sopan.

Namun respons yang diterima jauh dari harapan. Setelah diminta menunggu, dua pegawai keluar menemui jurnalis. Salah satu pegawai yang lebih muda langsung mengambil foto wajah jurnalis tanpa penjelasan, sementara pegawai lainnya mempertanyakan legalitas kerja sama dengan nada yang terkesan meragukan.

“Saya mau lihat tulisan kerja sama kalian dengan Diskominfo. Kami tidak bisa memasukkan kalau tidak ada surat kerja samanya. Nanti bilang media, taunya LSM,” ucap salah satu pegawai. Pernyataan ini memperlihatkan adanya sikap defensif meskipun identitas jurnalis sudah jelas.

Jurnalis pun mencoba menjelaskan kembali serta menawarkan verifikasi langsung ke pihak Diskominfo. Namun, upaya tersebut tidak direspons secara terbuka. “Tidak usah, kami ada,” jawab pegawai tersebut singkat, tanpa memberikan solusi lanjutan.

Situasi semakin tidak jelas ketika jurnalis diarahkan ke ruangan lain. Di dalam ruangan tersebut, penjelasan yang sudah disampaikan kembali dianggap terlalu umum dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh pegawai yang ditemui.

Padahal, jurnalis sudah menegaskan bahwa tujuan mereka hanya untuk mengangkat program prioritas, kegiatan, maupun bantuan sosial sebagai berita positif. Tidak ada maksud lain selain membantu publikasi kinerja instansi kepada masyarakat.

Dalam upaya mencari jalan tengah, jurnalis menawarkan untuk mewawancarai perwakilan bidang tertentu. “Kalau begitu, bapak di bidang apa? Boleh tidak kita bahas terkait bidang bapak saja, ini juga hanya untuk berita positif,” ujar jurnalis. Namun, usulan tersebut tetap ditolak dengan alasan tidak bisa mewakili keseluruhan program.

Penolakan ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari pihak pegawai untuk memberikan keterangan, bahkan pada lingkup bidangnya sendiri. Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa pelayanan informasi belum berjalan optimal dan masih minim koordinasi internal.

Sangat disayangkan, hingga akhir tidak ada satu pun pihak yang bersedia memberikan keterangan. Jurnalis akhirnya meninggalkan lokasi dengan rasa kecewa, meskipun sejak awal datang dengan niat baik untuk mempublikasikan hal positif.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan publik terkait keterbukaan informasi di Dinas Sosial Kota Pangkalpinang. Jika untuk publikasi program kerja saja tidak difasilitasi, maka wajar jika kepercayaan terhadap pelayanan instansi mulai dipertanyakan.